urus-ijin

Rekomendasi SKI dan SKE

Untuk produk-produk makanan, minuman, bahan baku kimia jika produk tersebut merupakan barang impor, maka harus mendapatkan rekomendasi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) berupa SKI (Surat Keterangan Impor) sebagai salah satu syarat pengeluaran barang dari Bea Cukai. kami menberikan dan menerima jasa bagaimana cara mendapatkan SKI dari BPOM khususnya untuk pangan, baik pangan yang sudah memiliki izin edar di BPOM (ML-Makanan Luar) ataupun produk makanan (Bisa juga bahan tambah atau bahan baku pangan) yang tidak memilki izin edar (contohnya : Berkemasan besar, tidak memiliki label dan penggunaannya untuk industri, restaurant, intinya peruntukan penggunaannya bukan untuk end consumer.
Beda halnya dengan SKI sangat diperlukan dalam permasukan barang ke Indonesia, Surat keterangan Ekspor bersifat tidak wajib. Karena dipengaruhi tujuan atau destinasi ekspor. SKE dalam hal ini dapat berupa Certificate of Pharmaceutical Product (CPP), Certificate of Free Sale (CFS), Sertifikat Kesehatan, Surat Keterangan Cara Pembuatan yang Baik (Good Manufacturing Practice/GMP), Surat Keterangan Hygiene dan Sanitasi, atau Sertifikat lain tergantung permintaan pemohon/eksportir berdasarkan persyaratan negara tujuan ekspor (buyer). Namun kedua hal tersebut PT KPI menyediakan jasa untuk hal tersebut dan memberikan informasi. (klik live chat)

Alat Kesehatan

Pendaftaran Alat Kesehatan dan PKRT

Dalam rangka memberi pengamanan dari penggunaan yang tidak tepat dan melindungi masyarakat dari peredaran Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan perlu dilakukan penilaian sebelum diedarkan; b. bahwa ketentuan mengenai izin edar alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MenKes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; maka Kementerian kesehatan melalui PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1190/MENKES/PER/VIII/2010 TENTANG IZIN EDAR ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA memberikan arahan akal hal diatas. Dan kami bersedia membantu anda untuk proses dan informasi mengenai hal tersebut

Manual Book

Pendaftaran Manual Book dan Kartu Garansi

Terhitung mulai 3 (tiga) bulan setelah tanggal 24 Juli 2002 Pemerintah Republik Indo-nesia memberlakukan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia bagi Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi produk teknologi informasi dan elektronika yang beredar dan diperdagangkan di dalam negeri, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor. Ketentuan ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 547/MPP/Kep/7/2002.

Komoditi yang dikenakan kewajiban tersebut, meliputi produk :

Radio Cassette /Mini Compo (HS.8527.13.000 dan HS.8527.31.000).

Alat Perekam atau Reproduksi Gambar dan Suara/VCD,DVD,VCR Player (HS.8521.90.000, HS.8521.10.000)

Pesawat Televisi (HS. 8528.12.000, HS 8528.13.000, HS.8528.21.000, HS. 8528.22.000).

Printer (HS. 8471.60.100).

Monitor Computer (HS.8471.60.200).

Lemari Es /Refrigerator (HS 8418.21.000, HS. 8418.22.000, HS. 8418.29.000)

Mesin Pengatur Suhu Udara/ AC (HS. 8415.10.000, HS. 8415.81.000, HS. 8415.82.000, HS. 8415.83.000).

Mesin Cuci (HS. 8450.11.100, HS. 8450.11.900, HS. 8450.12.100, HS. 8450.12.900, HS. 8450.19.100, HS. 8450.19.900).

Kompor Gas (HS. 8416.20.000).

Pompa Air Listrik untuk Rumah Tangga (HS. 8413.60.000, HS. 8413.70.000, HS. 8413.81.000).

Microwave Oven (HS. 8516.50.000).

Kalkulator (HS. 8470.10.000, HS. 8470.21.000, HS. 8470.29.000, HS.8470.30.000).

Telepon Seluler (HS. 8517.11.000).

Pemanas Nasi (HS. 8516.79.000

Piano Tegak Elektrik (HS. 9201.10.000).

Piano Besar Elektrik (HS.9201.20.000).

Organ Keyboard Elektrik (HS. 9203.00.900).

Bebrapa Persyaratan Pendaftaran

Permohonan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/-Garansi dimaksud diajukan oleh pelaku usaha produk terkait kepada Bupati/Walikota setempat dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang dan Jasa pada Di-rektorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Depperindag. Khusus bagi produk dalam negeri di-sampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika pada Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Depperindag, menggunakan Formulir Model MG-1, oleh karena itu kami dapat membantu pendaftaran  di instansi terkait.

Registrasi HAKI

Pendaftaran HAKI

Prosedur pendaftaran HAKI memang cukup banyak, bahkan bagi pebisnis pemula yang ingin mendaftarkan merek ataupun desain industrinya, mereka akan berpikir lagi ketika membaca prosedur pendaftaran yang harus mereka lengkapi. Beberapa hak kekayaan intelektual tersebut memang wajib didaftarkan apalagi jika Anda ingin lebih aman dalam berbisnis. Anda tidak cepat bertindak, merek dagang, hak cipta ataupun desain industri dan hak kekayaan intelektual Anda lainnya bisa diambil alih oleh orang lain.

Registrasi Suplemen

Registrasi Suplemen

Menurut Badan Nasional Pengawasan Obat dan Makanan, besar pangsa pasar suplemen kesehatan adalah sekitar US $ 313.000.000 pada tahun 2008, 80% dari yang produk impor. Pada 2012, total penjualan untuk suplemen makanan kesehatan adalah US $ 1,6 miliar dan diharapkan akan tumbuh sebesar 15persen. Rata-rata pertumbuhan tahunan di sektor ini adalah 14 persen. Dari data diatas pangsa pasar suplemen makanan potensi penjualan sangat besar di Indonesia. Namun, untuk memasarkan produk suplemen makanan memerlukan regulasi yaitu nomor izin edar untuk melegalkan dan menjamin produk-produk suplemen itu aman dikonsumsi. Untuk proses pendaftaran diatur oleh KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.00.05.41.1381 TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN SUPLEMEN MAKANAN. oleh karena kami hadir  untuk memberikan informasi mengenai hal tersebut.

registrasi kosmetik

Registrasi Kosmetik

jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan bagi perusahaan
kosmetik. Kendati mayoritas industri kosmetik membidik target konsumen utama kaum wanita, belakangan mulai berinovasi dengan produk-produk untuk pria. Seperti hal nya produk-produk yang beredar di Indonesia, kosmetik adalah produk yang diatur regulasinya mengenai nomor izin edar dalam hal Ini BPOM sebagai regulator memberika  persyaratan untuk pendaftaran berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI nomor 1176/menkes/per/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika sebagai mana bertujuan melindungi masyarakat dari peredaran dan penggunaan kosmetika dari produk produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu  keamanan dan kemanfaatan. Oleh karena itu PT KPI dapat memnberikan informasi mengenai hal tersebut.

Registrasi Produk Olahan Pangan

Registrasi Produk Olahan Pangan

Produk-produk olahan yang ada di Indonesia saat ini sudah banyak diproduksi dan dikembangkan. Para produsen dibidang makanan olahanpun berlomba-lomba untuk memenuhi permintaan pasar yang saat ini sudah tergolong tinggi.seiring hal tersebut banyak sekali produk yang diproduksi dalam negeri dan diimpor. Oleh karena itu kami hadir dalam rangka membantu memberikan informasi mengenai regulasi dan pendaftran produk tersebut. Hal yang mendasari mengapa produk-produk pangan harus didaftarkan pada peraturan PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN. PT KPI dalam ini dapat memberikan solusi untuk anda tentang pendaftaran produk pangan olahan. (klik link untuk live chat)

Sebelum Urus Izin IPAK, Ini Syarat Yang Wajib Anda Ketahui

Sebelum urus Izin IPAK, Ini syarat yang wajib anda ketahui
Referensi Peraturan :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan, Tanggal 23 Agustus 2010
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan
Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Nomor Hk.02.03/I/770/2014 Tentang Pedoman Pelayanan Izin Penyalur Alat Kesehatan, Tanggal 18 Agustus 2014
Defenisi Umum

Seperti tertuang dalam ketentuan Umum Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan, Pasal 1 angka 1,2,3 disebutkan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Penyalur Alat Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PAK adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Cabang Penyalur Alat Kesehatan, yang selanjutnya disebut Cabang PAK adalah unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, alat kesehatan dapat juga mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada atau dalam tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme tetapi dapat membantu fungsi yang diinginkan dari alat kesehatan dengan cara tersebut.

Penyaluran Alat Kesehatan

Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Penyaluran alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan PAK, Cabang PAK, dan toko alat kesehatan. Dan pada ayat 2 selain penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alat kesehatan tertentu dalam jumlah terbatas dapat disalurkan oleh apotek dan pedagang eceran obat.

Berdasarkan kemampuan dari sarana distribusi alat kesehatan, Izin Penyalur Alat Kesehatan dikelompokan menjadi 5 (lima) macam yaitu :

Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi
Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril
Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril
Produk Diagnostik Invitro
Baca Juga : Urus Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)

Perizinan

Setiap PAK dapat mendirikan cabang PAK di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dalam negeri pemilik izin edar yang akan menyalurkan alat kesehatan produksi sendiri harus memiliki Izin PAK.
Pedagang besar farmasi yang akan melakukan usaha sebagai PAK harus memiliki izin PAK.
Setiap perusahaan Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Cabang PAK, dan toko alat kesehatan wajib memiliki izin.
Izin PAK sebagaimana dimaksud diatas diberikan oleh Direktur Jenderal
Izin Cabang PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala Dinas kesehatan provinsi.
Persyaratan dan Tata Cara Mengajukan Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Berbentuk badan hukum yang telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Memiliki penanggung jawab teknis yang bekerja penuh, dengan pendidikan yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
Memiliki sarana dan prasarana berupa ruangan dan perlengkapan lainnya yang memadai untuk kantor administrasi dan gudang dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun;
Memiliki bengkel atau bekerja sama dengan perusahaan lain dalam melaksanakan jaminan purna jual, untuk perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan yang memerlukannya;
Memenuhi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)
Untuk dapat diberikan izin PAK, pemohon harus mengikuti tata cara sebagai berikut :

Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal melalui kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat.
Kepala dinas kesehatan provinsi selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima tembusan permohonan, berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat;
Tim pemeriksa bersama selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat berita acara pemeriksaan sarana dan prasana.
Apabila telah memenuhi persyaratan, kepala dinas kesehatan provinsi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa bersama meneruskan kepada Direktur Jenderal
Masa Berlaku Izin PAK

Izin PAK berlaku selama memenuhi persyaratan :

Melaksanakan ketentuan CDAKB;
Perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usaha.
Direktur Jenderal melakukan audit menyeluruh terhadap PAK paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan CDAKB
Jika kesulitan atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan sendiri permohonan IPAK perusahaan anda, silahkan hubungi kami, team legal kami siap membantu. (TIM)

PERBEDAAN P-IRT, IZIN BPOM, MD, ML DAN SP

Guna melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, maka dibutuhkan izin atau sertifikasi atas produk makanan yang dihasilkan oleh para produsen makanan. Semua produk makanan yang akan dipasarkan di Indonesia, baik berasal dari dalam dan luar negeri harus didaftarkan dan disertifikasi melalui instansi yang berwenang.

IZIN BPOM
Adalah Izin tertinggi di Indonesia yg wajib dimiliki setiap Obat-obatan, Kosmetik, dan Suplemen makanan yang Beredar secara bebas.
Karena BPOM adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yg bertugas mengawasi dan mengatur peredaran obat, makanan, minuman, kosmetik, suplemen dan jamu di Indonesia.
Apapun bentuk obat-obatan, suplemen makanan atau kosmetik HARUS & WAJIB memiliki IZIN BPOM bukan Izin DEPKES/DINKES
Apabila kita melihat pada produk-produk makanan dan minuman yang beredar di supermarket, toko, warung dan pasar, maka nomor pendaftaran dapat kita temukan di bagian depan label produk pangan tersebut dengan kode SP, MD atau ML yang diikuti dengan sederetan angka.

Produsen makanan dan minuman bermodal besar yang diperkirakan mampu untuk mengikuti persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat mendaftarkan produk makanan dan minumannya ke BPPOM untuk mendapatkan Nomor MD atau Nomor ML.

Nomor ML, diberikan untuk produk makanan dan minuman olahan yang berasal dari produk impor, baik berupa kemasan langsung maupun dikemas ulang.

Bagi produsen yang mempunyai produk Makanan dan Minuman yang berasal dari Dalam Negeri bisa mendapatkan NOMOR MD. Untuk Produsen yang memiliki beberapa lokasi pabrik yang berlainan, namun memproduksi produk yang sama, maka nomor MD yang diberikan adalah berdasarkan kode lokasi produk. Sehingga dapat terjadi suatu produk pangan yang sama, akan tetapi mempunyai nomor MD yang berbeda karena diproduksi oleh pabrik yang berbeda.

Hal ini dimaksudkan untuk meringankan produsen bila terjadi suatu kasus terhadap suatu produk dari merek tertentu, yang mengharuskan terjadinya menghentian produksi atas produk tersebut. Maka yang terkena penghentian produksi hanyalah di lokasi yang memproduksi produk MD yang terkena masalah.

Nomor pendaftaran tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang menyangkut komposisi, perubahan proses maupun perubahan lokasi pabrik pengolah dan lain-lain. Apabila terjadi perubahan dalam hal-hal tersebut di atas, maka produsen harus melaporkan perubahan ini kepada Badan POM, dan bila perubahan ini terlalu besar, maka harus diregistrasi ulang.

Bagaimana dengan IZIN DEP KES POM PIRT?

IZIN P-IRT Ditetapkan BPOM, apabila produk tersebut BUKAN Masuk Kriteria Produk berikut ini :
1. Susu dan hasil olahannya;2. Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses penyimpanan dan atau penyimpanan beku;3. Makanan kaleng;4. Makanan bayi;5. Minuman beralkohol;
6. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan);

7. Makanan / Minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI;

8. Makanan / Minuman yang ditetapkan oleh Badan POM.

Ijin P-IRT : Diberikan untuk Industri Skala Rumahan dengan Omzet hanya di bawah 10 Juta / Bulan.
Contoh? Krupuk, Sambal & Lauk Siap Makan..

Sekali Lagi : Ijin Skala P-IRT : Hanya dikeluarkan untuk Ijin Produk Skala RUMAH Tangga / Industri Kecil.
Sedangkan Nomor ijin Depkes dikeluarkan OLEH Dinas Kesehatan daerah setempat (Kota/Kabupaten)
Nomor SP adalah Sertifikat Penyuluhan, merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan modal terbatas dan pengawasan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kodya, sebatas penyuluhan.

Selain itu, terdapat sertifikasi berupa P-IRT. Nomor P-IRT ini dipergunakan untuk makanan dan minuman yang memiliki daya tahan atau keawetan di atas 7 hari. Nomor P-IRT berlaku selama 5 tahun dan setelahnya dapat diperpanjang. Untuk makanan dan minuman yang daya tahannya di bawah 7 hari akan masuk golongan Layak Sehat Jasa Boga dan nomor P-IRT berlaku selama 3 tahun saja.

Tidak Dapat Dialihkan

Akhir-akhir ini semakin banyak produsen yang menggunakan jasa produksi dari pabrik lain, atas istilah tol manufaktur atau maclon. Dalam kasus ini, nomor MD adalah diberikan kepada pabrik yang memproduksi produk tersebut. Sehingga apabila produsen tersebut akan mengalihkan produksinya ke pabrik lain, maka harus mendaftar ulang kembali ke Badan POM.

Sejauh ini pendaftaran makanan dan minuman untuk seluruh wilayah Indonesia ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Badan POM. Untuk makanan dalam negeri diperlukan fotokopi izin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Kesimpulannya :

PIRT dibutuhkan bagi Industri Makanan skala Rumah Tangga sedangkan MD dan ML dibutuhkan bagi Industri yang lebih besar.

MD adalah izin untuk industri besar dan bersifat lokal

Maksudnya bersifat lokal adalah industri skala besar yang memproduksi sendiri produk mereka. Contohnya produk Indomie dari Indofood pasti memiliki kode MD. Kode MD untuk satu produk juga dapat berbeda tergantung lokasi pabrik yang melakukan proses produksi.

ML adalah izin untuk industri besar dan bersifat impor

Produk makanan dan minuman yang diimpor masuk ke Indonesia pasti memiliki kode ML. Misalnya produk-produk Nestle, baik yang diimpor langsung ataupun dikemas ulang di Indonesia.

SP adalah Sertifikat Penyuluhan untuk usaha yang diawasi Dinas Kesehatan

Nomor pendaftaran SP diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil dengan modal terbatas. Para pelaku usaha dengan SP biasanya sudah mengikuti penyuluhan yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten. Pengawasan juga dilakukan melalui sidak-sidak untuk memastikan proses produksi sesuai standar. Misalnya memastikan bahan yang digunakan aman dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi.

Pentingnya Pendaftaran Merek

Banyak orang bertanya-tanya pentingkah mendaftarkan Merek itu ? Jawabannya, pendaftaran Merek sangat penting sekali untuk dilakukan, karena dengan begitu Merek yang akan kita gunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa akan mendapatkan perlindungan Hukum. Sebagaimana dijelaskan di dalam UU Merek, UU No 15 tahun 2001 pada pasal 3 yang dinyatakan di bawah ini :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Dengan adanya hak ekslusif (hak khusus) ini, maka orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali jika sebelumnya mendapatkan ijin dari pemilik merek terdaftar.[1]

Selain itu, pendaftaran suatu merek sangat penting dilakukan untuk melindungi Merek kita dari pembajakan. Dengan memiliki Sertifikat Merek kita bisa melakukan gugatan baik secara perdata maupun secara pidana terhadap pihak-pihak lain yang menggunakan merek kita yang tanpa seijin kita.

Waktu Perlindungan Merek

Suatu Merek Dagang dan Merek Jasa yang telah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan Merek, hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam UU Merek, UU No.15 Tahun 2001 pada Pasal 28 dibawah ini :

“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”.

Setelah 10 tahun, Merek dapat diperpanjang kembali dengan syarat bahwa Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sesuai yang tercantum di dalam Sertifikat Merek. Merek tersebut juga harus masih diproduksi dan diperdagangkan dipasaran.[2]

Sistem Perlindungan Merek

Sistem perlindungan Merek pada undang-undang Merek, UU No. 15 Tahun 2001 adalah sistem konstitutif atau sistem first to file, didalam sistem ini dinyatakan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek maka dialah yang berhak untuk menggunakan Merek tersebut, jadi jika pemilik usaha menjalankan usahanya dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, namun ternyata Mereknya belum didaftarkan maka resiko terbesar adalah bisa saja orang lain yang tanpa hak akan mendaftarkan Merek tersebut. Oleh karena itu, pendaftaran suatu Merek merupakan langkah yang paling awal dan utama dalam kegiatan usaha.

Kemanakah untuk mendaftarkan Merek itu ?

Untuk mendaftarkan Merek Dagang atau Merek Jasa dapat didaftarkan ke Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, agar lebih mudah kita bisa meminta bantuan seorang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Seorang Konsultan HKI akan sangat membantu dalam upaya mendaftarkan Merek Dagang atau Merek Jasa yang akan kita daftarkan. Kita akan mendapatkan advise secara utuh dan menyeluruh dari mulai awal proses pendaftaran sampai dengan keluarnya Sertifikat Merek Dagang atau Merek Jasa tersebut.